MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 209/PMK.07/2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

 

 

4.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

 

 

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Petanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2012.

 

 

BAB I

 

 

RUANG LINGKUP

 

 

Pasal 1

 

 

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintahan daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, Keluarga Berencana (KB), kehutanan, sarana perdagangan, sarana dan prasarana daerah tertinggal, listrik perdesaan, perumahan dan kawasan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan, serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan.

 

 

BAB II

 

 

ALOKASI

 

 

Pasal 2

 

 

(1)

Alokasi DAK Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar Rp26.115.948.000.000,00 (dua puluh enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah).

   

(2)

Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:

 

 

 

a.

Bidang Pendidikan sebesar Rp10.041.300.000.000,00 (sepuluh triliun empat puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) terdiri atas:

 

 

 

 

1.

Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp8.033.040.000.000,00 (delapan triliun tiga puluh tiga miliar empat puluh juta rupiah); dan

 

 

 

 

2.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp2.008.260.000.000,00 (dua triliun delapan miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).

 

 

 

b.

Bidang Kesehatan sebesar Rp3.005.931.000.000,00 (tiga triliun lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah) terdiri atas:

 

 

 

 

1.

Pelayanan Dasar sebesar Rp1.155.990.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);

 

 

 

 

2.

Pelayanan Rujukan sebesar Rp749.256.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah), terdiri atas:

 

 

 

 

 

i.

Pelayanan Rujukan untuk Provinsi sebesar Rp117.420.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus dua puluh juta rupiah); dan

 

 

 

 

 

ii.

Pelayanan Rujukan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp631.836.000.000,00 (enam ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah);

 

 

 

 

3.

Farmasi sebesar Rp1.100.685.000.000,00 (satu triliun seratus miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).

 

 

 

c.

Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp4.012.761.000.000,00 (empat triliun dua belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) terdiri atas:

 

 

 

 

1.

Bidang Infrastruktur Jalan untuk Provinsi sebesar Rp601.914.150.000,00 (enam ratus satu miliar sembilan ratus empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan

 

 

 

 

2.

Bidang Infrastruktur Jalan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp3.410.846.850.000,00 (tiga triliun empat ratus sepuluh miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

 

 

 

d.

Bidang Infrastruktur Irigasi sebesar Rp1.348.508.000.000,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar lima ratus delapan juta rupiah) terdiri atas:

 

 

 

 

1.

Bidang Infrastruktur Irigasi untuk Provinsi sebesar Rp404.552.400.000,00 (empat ratus empat miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah); dan

 

 

 

 

2.

Bidang Infrastruktur Irigasi untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp943.955.600.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

 

 

 

e.

Bidang Infrastruktur Air Minum sebesar Rp502.494.000.000,00 (lima ratus dua miliar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah);

 

 

 

f.

Bidang Infrastruktur Sanitasi sebesar Rp463.651.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar enam ratus lima puluh satu juta rupiah);

 

 

 

g.

Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar Rp444.504.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat miliar lima ratus empat juta rupiah);

 

 

 

h.

Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.547.119.000.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar seratus sembilan belas juta rupiah) terdiri atas:

 

 

 

 

1.

Bidang Kelautan dan Perikanan untuk Provinsi sebesar Rp187.500.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan

 

 

 

 

2.

Bidang Kelautan dan Perikanan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp1.359.619.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta rupiah).

 

 

 

i.

Bidang Pertanian sebesar Rp1.879.588.000.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

 

 

 

j.

Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp479.730.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);

 

 

 

k.

Bidang KB sebesar Rp392.257.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

 

 

 

l.

Bidang Kehutanan sebesar Rp489.763.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah) terdiri atas:

 

 

 

 

1.

Bidang Kehutanan untuk Provinsi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan

 

 

 

 

2.

Bidang Kehutanan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp469.763.000.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah).

 

 

 

m.

Bidang Sarana Perdagangan sebesar Rp345.132.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah);

 

 

 

n.

Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal sebesar Rp356.940.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

 

 

 

o.

Bidang Listrik Perdesaan sebesar Rp190.640.000.000,00 (seratus sembilan puluh miliar enam ratus empat puluh juta rupiah);

 

 

 

p.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp191.243.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);

 

 

 

q.

Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebesar Rp131.617.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta rupiah);

 

 

 

r.

Bidang Transportasi Perdesaan sebesar Rp171.385.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah); dan

 

 

 

s.

Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan sebesar Rp121.385.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

 

 

BAB III

 

 

PENETAPAN ALOKASI

 

 

Bagian Pertama

 

 

Kriteria

 

 

Pasal 3

 

 

(1)

Besaran Alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis.

 

 

(2)

Kriteria Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang dicerminkan dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

 

 

(3)

Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi khusus, dan karakteristik daerah.

 

 

(4)

Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:

 

 

 

a.

Seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK;

 

 

 

b.

Karakteristik Daerah untuk kabupaten/kota meliputi daerah tertinggal, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata; dan

 

 

 

c.

Karakteristik Daerah untuk provinsi meliputi daerah tertinggal, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.

 

 

(5)

Kriteria Teknis kegiatan DAK per bidang dirumuskan oleh menteri-menteri atau kepala badan/lembaga sebagai berikut:

 

 

 

a.

Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

 

 

 

b.

Bidang Kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan;

 

 

 

c.

Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, Infrastruktur Air Minum, dan Infrastruktur Sanitasi dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum;

 

 

 

d.

Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah, Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan, dan Bidang Transportasi Perdesaan dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri;

 

 

 

e.

Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;

 

 

 

f.

Bidang Pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian;

 

 

 

g.

Bidang Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Menteri Lingkungan Hidup;

 

 

 

h.

Bidang KB dirumuskan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

 

 

 

i.

Bidang Kehutanan dirumuskan oleh Menteri Kehutanan;

 

 

 

j.

Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal dirumuskan oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;

 

 

 

k.

Bidang Sarana Perdagangan dirumuskan oleh Menteri Perdagangan;

 

 

 

l.

Bidang Listrik Perdesaan dirumuskan oleh Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral;

 

 

 

m.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dirumuskan oleh Menteri Perumahan Rakyat; dan

 

 

 

n.

Bidang Keselamatan Transportasi Darat dirumuskan oleh Menteri Perhubungan.

 

 

Bagian Kedua

 

 

Penetapan Alokasi

 

 

Pasal 4

 

 

Alokasi DAK Tahun Anggaran 2012 untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

Bagian Ketiga

 

 

Arah Kebijakan dan Ruang Lingkup Kegiatan

 

 

Pasal 5

 

 

(1)

DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk meningkatkan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk memastikan semua anak Indonesia dapat mengikuti pendidikan dasar yang bermutu, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang lebih baik dan lengkap untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

 

 

 

a.

Untuk SD/SD Luar Biasa dengan lingkup kegiatan:

 

 

 

 

1.

Penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan berat;

 

 

 

 

2.

Pembangunan ruang kelas baru;

 

 

 

 

3.

Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan

 

 

 

 

4.

Pengadaan sarana untuk peningkatan mutu pendidikan

 

 

 

b.

Untuk SMP/SMP Luar Biasa dengan lingkup kegiatan:

 

 

 

 

1.

Penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan berat;

 

 

 

 

2.

Pembangunan ruang kelas baru untuk memenuhi kesenjangan antara jumlah rombongan belajar dengan jumlah ruang kelas yang ada dan memenuhi target angka partisipasi kasar di tahun 2015;

 

 

 

 

3.

Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan

 

 

 

 

4.

Pembangunan ruang belajar lainnya termasuk penyediaan alat pendidikan untuk laboratorium IPA, komputer, bahasa, dan ruang keterampilan/serbaguna.

 

 

(2)

DAK Bidang Kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, serta dukungan program jaminan persalinan dan jaminan kesehatan di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit (RS) melalui peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas dan jaringannya, Poskesdes dan RS provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu DAK Bidang Kesehatan dialokasikan juga untuk penyediaan obat dan sarana pendukung pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin yang berkhasiat, aman, bermutu dan bermanfaat, terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.

 

 

(3)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar, Pelayanan Rujukan, dan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

 

 

 

a.

Kesehatan Pelayanan Dasar ditujukan untuk pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan bagi puskesmas dan jaringannya, yang terdiri atas kegiatan:

 

 

 

 

1.

peningkatan puskesmas mampu menjalankan persalinan normal;

 

 

 

 

2.

peningkatan puskesmas menjadi puskesmas perawatan/puskesmas mampu Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar, termasuk rumah dinas tenaga kesehatan (nakes) terutama di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan;

 

 

 

 

3.

pembangunan puskesmas baru termasuk rumah dinas nakes; dan

 

 

 

 

4.

pembangunan Poskesdes.

 

 

 

b.

Kesehatan Pelayanan Rujukan terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

pemenuhan fasilitas tempat tidur kelas III RS;

 

 

 

 

2.

pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif RS;

 

 

 

 

3.

pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Instalasi Gawat Darurat RS; dan

 

 

 

 

4.

pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan untuk pelayanan darah.

 

 

 

c.

Kesehatan Farmasi terdiri atas kegiatan:

 

 

 

 

1.

pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;

 

 

 

 

2.

pembangunan baru/rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi kabupaten dan kota; dan

 

 

 

 

3.

pembangunan baru instalasi farmasi gugus pulau/satelit dan sarana pendukungnya.

 

 

(4)

DAK Bidang Infrastruktur Jalan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah namun merupakan program prioritas nasional yang terintegrasi di bidang jalan.

 

 

(5)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kegiatan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan provinsi, kabupaten/kota, peningkatan kapasitas jalan dan jembatan provinsi, kabupaten/kota, serta pembangunan jalan dan jembatan provinsi, kabupaten/kota.

 

 

(6)

DAK Bidang Infrastruktur Irigasi dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tingkat layanan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sehingga dapat sejalan dan mendukung upaya Pemerintah dalam rangka pemenuhan target “Surplus Beras Minimal 10 Juta Ton dalam jangka waktu 5-10 tahun”.

 

 

(7)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi yang rusak agar kualitas layanan irigasi dapat segera kembali seperti sedia kala dan peningkatan jaringan irigasi sebagai perwujudan kontribusi daerah terhadap pemenuhan target nasional tersebut.

 

 

(8)

DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dialokasikan untuk mendukung peningkatan cakupan pelayanan air minum untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi SPM penyediaan air minum.

 

 

(9)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas kegiatan peningkatan sambungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan, pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan, serta peningkatan pelayanan air minum di lokasi rawan air dan/atau terpencil.

 

 

(10)

DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi dialokasikan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi SPM penyediaan sanitasi.

 

 

(11)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri atas:

 

 

 

a.

pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal;

 

 

 

b.

pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle); dan

 

 

 

c.

pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan, ecodrainage, drainase skala kawasan.

 

 

(12)

DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran sampai dengan tahun 2009 dan daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya belum layak dan memadai. Prioritas diberikan kepada daerah pemekaran tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dan daerah non pemekaran tertentu.

 

 

(13)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terdiri atas kegiatan pembangunan kantor Bupati, Walikota, Sekretariat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

 

 

(14)

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penyuluhan, statistik kelautan dan perikanan serta penyediaan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi perikanan terutama pada daerah yang memiliki potensi dan sudah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan perikanan (Minapolitan).

 

 

(15)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terdiri atas:

 

 

 

a.

pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap termasuk didalamnya pengadaan kapal untuk provinsi;

 

 

 

b.

pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;

 

 

 

c.

pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan;

 

 

 

d.

pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil;

 

 

 

e.

pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

 

 

 

f.

pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan; dan

 

 

 

g.

pengembangan sarana statistik kelautan dan perikanan.

 

 

(16)

DAK Bidang Pertanian dialokasikan untuk mendukung pengamanan dan peningkatan produksi bahan pangan dalam negeri dalam rangka pencapaian ketahanan pangan nasional.

 

 

(17)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (16) terdiri atas:

 

 

 

a.

perluasan areal pertanian;

 

 

 

b.

penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air;

 

 

 

c.

penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan lahan;

 

 

 

d.

penyediaan lumbung pangan masyarakat atau gudang pangan pemerintah;

 

 

 

e.

pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan;

 

 

 

f.

penyediaan prasarana dan sarana Balai Perbenihan/Perbibitan Kabupaten untuk Tanaman Pangan/Hortikultura/ Perkebunan/Peternakan;

 

 

 

g.

pembangunan/rehabilitasi Pusat/Pos/Klinik Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan; dan

 

 

 

h.

penanganan pasca panen.

 

 

(18)

DAK Bidang Lingkungan Hidup dialokasikan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah, dengan meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota terutama untuk meningkatkan kualitas air, udara dan tanah di wilayahnya melalui pengadaan sarana dan prasarana fisik penunjang.

 

 

(19)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:

 

 

 

a.

pemantauan kualitas air yang dilakukan melalui kegiatan pembangunan gedung laboratorium, penyediaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air, pembangunan laboratorium bergerak, dan kendaraan operasional;

 

 

 

b.

pengendalian pencemaran melalui kegiatan penerapan teknologi sederhana untuk pengurangan limbah, Taman Kehati, Instalasi Pengolahan Air Limbah medik dan Usaha Kecil dan Menengah, dan pengadaan kendaraan pengangkut sampah;

 

 

 

c.

pengendalian polusi udara melalui kegiatan pengadaan alat pemantau kualitas udara; dan

 

 

 

d.

perlindungan sumber daya air melalui kegiatan penanaman di luar kawasan hutan, dan pengadaan papan informasi.

 

 

(20)

DAK Bidang KB dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB melalui peningkatan:

 

 

 

a.

daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KB tenaga lini lapangan;

 

 

 

b.

sarana dan prasarana fisik pelayanan KB;

 

 

 

c.

sarana fisik pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi program KB;

 

 

 

d.

sarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak; dan

 

 

 

e.

sarana pengolahan data dan informasi.

 

 

(21)

Lingkup kegiatan DAK Bidang KB sebagaimana dimaksud pada ayat (20) terdiri atas:

 

 

 

a.

penyediaan sarana mobilitas (motor) dan sarana pengelolaan data berbasis teknologi informasi (personal computer) bagi Penyuluh KB (PKB)/Petugas Lapangan KB (PLKB)/Petugas Penyuluh Lapangan KB (PPLKB);

 

 

 

b.

pemenuhan sarana pelayanan KB di Klinik KB statis (Implant Kit, IUD Kit) dan sarana Pelayanan KB Keliling (MUYAN) dan pembangunan Gudang Alat/Obat Kontrasepsi; dan

 

 

 

c.

penyediaan sarana dan prasarana penerangan KB keliling (MUPEN), pengadaan Public Adress dan KIE.

 

 

(22)

DAK Bidang Kehutanan dialokasikan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung sumber daya hutan, tanah, dan air.

 

 

(23)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) terdiri atas:

 

 

 

a.

rehabilitasi hutan produksi, hutan lindung, lahan kritis, Taman Hutan Raya (Tahura) dan Hutan Kota;

 

 

 

b.

sarana dan prasarana pengamanan hutan;

 

 

 

c.

sarana dan prasarana Tahura;

 

 

 

d.

sarana dan prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan; dan

 

 

 

e.

sarana dan prasarana penyuluhan.

 

 

(24)

DAK Bidang Sarana Perdagangan dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung pasokan dan ketersediaan barang (terutama bahan pokok), serta pelaksanaan tertib ukur sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung upaya perlindungan konsumen, terutama di daerah-daerah pedesaan, tertinggal, terpencil, perbatasan, dan daerah pemekaran, serta daerah yang minim sarana perdagangannya.

 

 

(25)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) terdiri atas:

 

 

 

a.

pendanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan pasar tradisional;

 

 

 

b.

peningkatan sarana metrologi legal; dan

 

 

 

c.

pembangunan gudang, fasilitas dan peralatan penunjangnya dalam kerangka Sistem Resi Gudang.

 

 

(26)

DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal dialokasikan untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar, sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju.

 

 

(27)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (26) terdiri atas:

 

 

 

a.

penyediaan moda transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan penumpang antar wilayah perdesaan dengan pusat pertumbuhan;

 

 

 

b.

pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan;

 

 

 

c.

penyediaan/pembangunan pembangkit energi listrik perdesaan yang memanfaatkan sumber energi mikrohidro dan pikohidro;

 

 

 

d.

pembangunan/rehabilitasi embung irigasi untuk menunjang sektor pertanian; dan

 

 

 

e.

pembangunan/rehabilitasi jembatan antardesa.

 

 

(28)

DAK Bidang Listrik Perdesaan dialokasikan untuk mendanai kegiatan fisik bidang energi baru terbarukan yang meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) baru, rehabilitasi PLTMH yang rusak, perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat (komunal), serta Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid.

 

 

(29)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Listrik Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (28) terdiri atas kegiatan pembangunan pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan.

 

 

(30)

DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota.

 

 

(31)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (30) terdiri atas kegiatan membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mencapai SPM meliputi:

 

 

 

a.

penyediaan sarana dan prasarana air minum;

 

 

 

b.

parana septik tank komunal;

 

 

 

c.

tempat pengolahan sampah terpadu ;

 

 

 

d.

jaringan distribusi listrik; dan

 

 

 

e.

penerangan jalan umum

 

 

(32)

DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di kabupaten/kota guna menurunkan tingkat kecelakaan pada lalu lintas angkutan jalan dalam rangka melaksanakan rencana aksi “road map to zero accident”.

 

 

(33)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (32) terdiri atas kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas dan peralatan keselamatan jalan melalui pemasangan rambu jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, alat pengatur isyarat lalu lintas, paku jalan, dan delienator.

 

 

(34)

DAK Bidang Transportasi Perdesaan dialokasikan untuk:

 

 

 

a.

Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan transportasi, serta mengembangkan keperintisan transportasi darat, sungai, danau, perairan dan laut di daerah perdesaan;

 

 

 

b.

pengembangan sarana dan prasarana transportasi perdesaan yang diprioritaskan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan di kawasan strategis cepat tumbuh (sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata); dan

 

 

 

c.

mendukung keberlanjutan atas pemanfaatan angkutan perdesaan.

 

 

(35)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) terdiri atas:

 

 

 

a.

jalan poros desa melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan antar desa yang menghubungkan sentra produksi dengan sentra pemasaran di kawasan strategis cepat tumbuh; dan

 

 

 

b.

penyediaan angkutan perdesaan melalui pengadaan sarana transportasi angkutan penumpang dan barang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

 

 

(36)

DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan, yaitu mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan di kecamatan-kecamatan perbatasan.

 

 

(37)

Lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (36) terdiri atas:

 

 

 

a.

Pembangunan jalan/peningkatan kondisi permukaan jalan non-status yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan di sekitarnya, yang disinergikan dengan pelaksanaan kegiatan DAK jalan, Dana Dekonsentrasi/TugasPembantuan Kementerian Pekerjaan Umum, serta APBD;

 

 

 

b.

Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan, yang disinergikan dengan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kementerian Perhubungan, Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan APBD; dan

 

 

 

c.

penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang dan jasa, yang disinergikan dengan pelaksanakan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kementerian Perhubungan dan APBD.

 

 

BAB IV

 

 

PETUNJUK TEKNIS

 

 

Pasal 6

 

 

(1)

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, menteri/kepala badan menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK untuk masing-masing bidang.

 

 

(2)

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang menjadi dasar pelaksanaan DAK di daerah merupakan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh menteri/kepala Badan.

 

 

(3)

Petunjuk Teknis ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu sesudah Peraturan Menteri ini diundangkan.

 

 

BAB V

 

 

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

 

 

Pasal 7

 

 

(1)

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.

 

 

(2)

Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh menteri/kepala badan terkait.

 

 

(3)

DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

 

 

Pasal 8

 

 

Pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

 

 

Pasal 9

 

 

(1)

Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran DAK yang diterimanya.

 

 

(2)

Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pada bidang yang sama pada tahun anggaran berjalan.

 

 

BAB VI

 

 

DANA PENDAMPING

 

 

Pasal 10

 

 

(1)

Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping paling kurang 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK masing-masing bidang.

 

 

(2)

Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

 

 

(3)

Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas digunakan untuk kegiatan fisik.

 

 

BAB VII

 

 

PENYALURAN

 

 

Pasal 11

 

 

(1)

Penyaluran DAK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

 

 

(2)

Penyaluran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah.

 

 

BAB VIII

 

 

PELAPORAN

 

 

Pasal 12

 

 

(1)

Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK masing-masing bidang kepada menteri teknis/kepala badan terkait.

 

 

(2)

Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang merupakan kompilasi dari laporan seluruh bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

 

 

(3)

Menteri/kepala badan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, serta Menteri Dalam Negeri.

 

 

BAB IX

 

 

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

   

Pasal 13

 

 

(1)

Menteri/kepala badan melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

 

 

(2)

Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi keuangan DAK.

 

 

(3)

Pengawasan atas pelaksanaan DAK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

BAB X

 

 

KETENTUAN PENUTUP

   

Pasal 14

 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

   

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

               
             

Ditetapkan di Jakarta

             

pada tanggal 12 Desember 2011

             

MENTERI KEUANGAN,

             

                ttd.

 

 

 

 

 

 

 

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

             ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 819

Lampiran..........................